Life is Politic II



       Perdamaian intitusional untuk satu relasi kepentingan politik menuntut individu maupun kelompok memiliki "kesadaran" secara langsung. Dimana konotasi positif dalam perencanaan aktualisasi misinya dapat dicapai. Begitupun dengan evaluasi yang sebaiknya mengkontruk struktur internal dan ekternal yang sudah ataupun belum terealisasi. Berlangsungnya aktivitas konstruksi dalam struktur internal dan eksternal dari sederet kepentingan yang diperuntukan kepada rakyat tersebut sebaiknya setia dengan tidak memberi sekat antara objek dan subjek, disitulah kewajiban pemimpin agar selalu transparan.
        Dalam praktiknya banyak kesalahan telah terdoktrin oleh orangtua kepada anak-anaknya dari sejak kecil agar mempunyai cita-cita menjadi Presiden. Ini bukan memahamkan anak untuk jadi negarawan. Artinya pemimpin bukan menjadi tujuan utama, tapi menjadi pemimpin adalah salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat.
        Peran rakyat dengan kebijakan, kewenangan, otoritas aparat pemerintah sepenuhnya dipercayakan pemerintah. Semua warga negara Indonesia ada dibawah payung hukum, tidak semerta-merta mendeterminasi kewenangannya dalam rangka kepentingan sepihak, (mutualisme politik). Diumumkan demokrasi praktiknya penipuan bertunas kesenjangan sosial. Ironisnya kekuatan hukum diambil alih dan dibayar penegak hukum itu sendiri, bahkan sampai hari ini peliharaan relasi sosial korupsi semakin ketat di balik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator - Polri Vs KPK.
      Mengingat manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk memakmurkan bumi, dari situ salah satu kebutuhannya adalah kebersamaan dalam menciptakan keselarasan dan kesejahteraan......
Sungguh aneh, kepentingannya sama kok praktiknya berbeda. Apa mabuk teori ya??
Bersambung.................................

Related Post

Next
Previous

0 Komentar: